Kejati Jateng Bagi-Bagi Kaos dan Stiker di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

oleh -90 views
Kajati jateng, Sadiman saat membagikan kaos dan stiker ke seorang pengguna jalan di Jalan Pahlawan Semarang.

Semarang – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawab Tengah membagikan kaos dan stiker ke masyarakat. Pembagian dilakukan kepada warga pengguna jalan yang melintas di depan kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (10/12/2018).

Kepala Kejati Jateng, Sadiman mengakui, kegiatan pembagian kaos dan stiker dilaksanakan di seluruh tingkatan kejaksaan.

“Serentak di semua tingkatan, Kejagung, Kejati dan Kejari seluruh Indonesia,”kata Sadiman di sela kegiatannya kepada wartawan.

Dikatakan, kegiatan semacam itu digelar terkait adanya penilaian dari Menpan tentang wilayah bebas korupsi. Sadiman mengakui, dari penilaian, Jawa Tengah kalah dengan kejaksaan lain.

“Jujur saja di Jawa Tengah tidak lolos. Penilaian kalah dengan Kejati Bali. Di Kejari tipe A penilaian terbaik di Lubuk Pakam, Kejari Deli Serdang. Kejari tipe B di Kejari Situbondo,Jatim. Di tingkat Kejagung di bidang tindak pidana khusus dan Badiklat. Itu mendapat wilayah bebas korupsi,” ungkap Sadiman mengaku terus membenahi, salah satunya dengan menerapkan konsep tersenyum.

Sementara pada penanganan perkara sejak Januari-November 2018, kejaksaan di Jawa Tengah menangani penyelidikan 44 kasus dengan penyidikan 51 kasus. Serta penuntutan ke pengadilan sebanyak 93 perkara. Jumlah 93 perkara itu termasuk kiriman Polri dan penyidikan kejaksaan selama 2018.

Dari perkara itu, lanjutnya, di antaranya belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap karena masih diupayakan hukum.

“Sementara penyelamatan uang negara, denda Rp 700 juta dan uang pengganti hampir Rp 6.939.649.174.476. Semua yang diselamatkan Kejati ada Rp 6.796.458.638. Sudah dieksekusi dan dimasukan ke kas negara,” katanya didampingi Aspidsus Kusnin.

Kusnin mengakui penanganan perkara terkendala, salah satunya tidak adanya pihak yang mau menjadu saksi.

“Banyak yang tahu korupsi. Tapi ngak mau jadi saksi. Kalau yang kecil (korupsi), kurang Rp 50 juta dimaafkan saja. Penyelesain korupsi tidak hanya sepihak. Pasti secara komprehensif. Semua lini dimana-mana ada korupsi,” kata Kusnin.

(far/dit)