Kasasi, Vonis Windari Rochmawati Terdakwa Korupsi BPN Kota Semarang Turun

oleh -1.268 views

Semarang – Vonis hukuman Windari Rochmawati, mantan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor ATR atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang turun.

Upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang ditempuhnya membuahkan hasil. Dari vonis pidana 6 tahun penjara sebelumnya, MA menurunkan hukumannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Atas putusan itu, terdakwa korupsi pungutan di luar biaya tidak resmi selama kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018 mencapai Rp 597 juta di BPN Kota Semarang itu inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

D Djunaedi, mantan pengacara Windari kepada INFOPlus mengakui adanya putusannya kasasi itu.

“Tingkat kasasi, saya sudah tidak mendampingi. Ada pengacara lain yang mendampingi. Tapi informasinya, vonis kasasinya turun, jadi 4,5 tahun,” kata dia, belum lama ini.

Berdasarkan penelusuran di Pengadilan Negeri Semarang, putusan kasasi Windari Rochmawati dijatuhkan pada 16 Mei 2019 lalu dalam perkara nomor 1197 K / PID.SUS / 2019.

Putusan dijatuhkan majelis hakim diketuai Prof Dr Surya Jaya SH MHum dibantu Panitera Arman Surya Putra SH MH.

“Amar putusan kasasi. Mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Windari Rochmawati SH tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG, tanggal 29 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018, tanggal 24 September 2018 mengenai pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,” kata hakim dalam putusan kasasinya.

“Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,” lanjutnya.

Tingkat Banding

Sebelumnya di tingkat banding, dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 29 November 2018, PT Tipikor Semarang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 24 September 2018.

Windari tetap dipidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Windari dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Windari bersalah memaksa para notaris atau PPAT yang mengurus dokumen pertanahan di kantor BPN tersebut untuk memberikan sejumlah uang di luar biaya tidak resmi yang ditentukan. Terdakwa, membuat daftar biaya yang harus dibayarkan setelah produk pertanahan berupa pengecekan sertifikat dan balik nama selesai dikerjakan.

Total pungutan di luar biaya tidak resmi yang diperoleh terdakwa selama kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018 tersebut mencapai Rp 597 juta. Pungli dilakukannya atas persetujuan dan sepengetahuan mantan Kepala BPN Semarang, Sriyono.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *