Kampus Dilarang untuk Berpolitik Praktis

oleh -116 views

Salatiga – Jelang pelaksanaan Pemilu 2019, dinamika politik terus berkembang dengan pola pemanfaatan sejumlah tempat dan elemen masyakarat. Seperti mahasiswa dan kampus, dinilai sangat rentan dengan intervensi politik praktis tersebut.

Terkait hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, akan segera mengeluarkan peraturan tentang larangan kampus tidak boleh untuk kegiatan politik praktis. 

Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan, kampus adalah pendidikan tinggi untuk memajukan pendidikan. Tidak boleh semua perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk berpolitik praktis.
“Sebentar lagi akan saya keluarkan peraturan, ini kampus tidak boleh untuk berpolitik praktis,” kata Mohamad Nasir usai memberikan kuliah umum dengan tema “Mahasiswa sebagai SDM unggul mendukung peningkatan daya saing bangsa di Era Industri 4.0” di Kampus UKSW, Salatiga, Sabtu (15/9/2018) sebagaimana dikutip dari detikdotcom.
Nasir kembali menegaskan, agar supaya kampus betul-betul untuk pengembangan akademik dan kampus untuk menjaga, mengawal ideologi bangsa.

“Supaya kampus betul-betul untuk pengembangan akademik dan kampus adalah untuk menjaga, mengawal idiologi bangsa yaitu NKRI, Pancasila sebagai idiologi negara dan UUD 1945 sebagai UU negara serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus jaga itu,” pungkasnya.