Kabag Jaringan dan Komite Direksi PD BPR Bank Boyolali Terlibat Korupsi Kredit Kantor Kas Karangede

oleh -169 views

Semarang – Korupsi PD BPR Bank Boyolali pada Kantor Kas Karanggede tahun 2014-2016 dengan kerugian negara ditaksir Rp 4 miliar lebih diduga melibatkan sejumlah pejabat. Sejumlah atasan terdakwa Sumanto SE bin Marto Dikromo (53), Kepala Kantor Kas Karangede diketahui terlibat. Mereka terlibat menyetujui permohonan kredit fiktif yang diajukan petugas Kantor Kas Karangede.

Keterlibatan itu diakui Kepala Bagian (Kabag) Jaringan Kantor Kas PD BPR Bank Boyolali, Suryanto dan Annas saat diperiksa sebagai saksi atas perkara itu di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (28/5/2019).

Saksi Suryanto mengakui, selaku atasa terdakwa langsung dan berada di bawah direksi. Dirinya bertugas sampai Mei 2016, membawahi 16 kantor kas PD BPR termasuk di antaranya kantor kas Karangede.

“Semua permohonan kredit yang masuk kantor kas diajukan lewat saya. Berapapun nominalnya. Saya ikut tanda tangan. Semua kredit harus ada jamina. Ya,” kata Suryanto di hadapan majelis hakim diketuai Aloysius P Bayuaji.

Dijelaskannya, prosedur pengajuan kredit, nasabah datang kantor kas, mengisi blangko. Petugas kantor kas lalu mensurvei adanya usaha dan jaminan kredit.

“Ada analisa kredit. Dilampirkan fotocopi jaminannya. Foto udasaha atau tanah (jaminan). Baru kemudian dibawa ke saya di kantor pusat. Baru bisa diputuskan lewat pertimbangan bisa tidaknya pengajuan kredit disetujui. Baru dikembalikan ke petugas kantor kas. Usai disetujui dicairkan di kantor kas,” jelas dia.

Selaku Kabag Jaringan Kantor Kas, Suryanto mengakui bertugas menganalisa kredit. Secara sistem analisa telah ditentukan angkanya.

“Layak tidak. Juga meneliti jaminan. Penelitia. Hanya berkas saja, tidak on the spot. Hasilnya saya berikan pertimbangan. Baru kemudian dikembalikan ke petugas kantor yang mengajukan. Hari itu juga langsung diajukan ke direksi,” ungkap dia.

Selain dirinya, persetujuan kredit dari kantor kas juga harys disetujui komite kredit yang terdiri Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Kredit.

“Semuanya harus tanda tangan,” kata Suryanto.

Saksi saat dikonformasi tentang barang bukti tanda tangan pengajuan.

Saksi Suryanto mengakui ada penyimpangan saat dilakukan audit internal 2016 lalu. Saksi masuk menjadi tim audit. Hasilnya ditemukan penyimpangan kredit sebanyak 25 nasabah senilai Rp 1,5 miliar.

Dari 25 kredit fiktif itu, 21 di antaranya ditandatangani saksi Suryanto. “Semua saya teliti. Sisanya bukan sata dan ada satu tanda tangan mirip saya (palsu). Saya periksa ke nasabah. Saya tanya mereka mengakui (mengajukan),” kata saksi berdalih.

Ditanya bagaimana saksi memastikan pengajuan dan pencairan kredit aman dan bukan fiktif, ia tak bisa menjawab.

Saksi Suryanto mengaku kenal beberapa pegawai kantor kas yang diduga terlibat. “Saya kenal Deny Setiawan, staf keuangan,” ujar dia.

Saksi lain, Annas yang me jadi Kabag Jaringan Kantor Kas pengganti saksi Suryanto juga mengakui.

“Saya mulai menjabat Juni. Saat menjabat ada dua nasabah yang mengajukan. Saya ikut tanda tangan. Tapi ada beberapa tanda tangan bukan tanda tangan saya. Meneliti kelengkapan dokumen,”

Atas keterangan itu, terdakwa membantah memalsukan tanda tangan. Terdakwa Sumanto mengaku tak tahu tanda tangan itu palsu atu tidak.

“Saya tidak memalsu tanda tangan,” kata dia.

Sumanto SE bin Marto Dikromo (53), Kepala Kantor Kas Karanggede, warga Dukuh Blandongan, RT. 003 / RW. 006, Desa Sranten, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali itu diadili atas dugaan korupsi.

Sumanto menjadi Kepala Kantor Kas Karanggede PD BPR Bank Boyolali 2014 sampai 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 32/I.V/2014 Tertanggal 31 Mei 2014.

“Sumanto didakwa korupsi memperkaya diri sendiri Rp 3.413.060.000, atau orang lain Deni Setyawan Rp 98 juta, Suratmi Rp 88,2 juta dan Yuniyanto Rp 88,2 juta,” jelas Romli Mukayatsyah, Jaksa Penuntut Umum Kejari Boyolali dalam surat dakwaannya.

Akibat perbuatannya merugikan negara Rp 4.073.860.000 sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-197/PW11/5.1/2018 tertanggal 16 april 2018.

Selama kurun waktu 2014 sampai 2016, Sumanto didakwa menyalahgunakan pengelolaan kredit di Kantor Kas Karanggede PD BPR Bank Boyolali. Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif dengan cara mengcopy kembali dokumen kredit nasabah yang telah lunas tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Meminta staf membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakaukan analisa. Mengambil langsung pencairan dari kasir, sehingga pencairan tidak langsung kepada debitur.

“Terdakwa melakukan penyalahgunaan dengan cara membuat pengajuan kredit fiktif tersebut yaitu sebanyak 7 perjanjian kredit dengan total nilainya Rp 840 juta,” kata jaksa.

Dari pencairan Rp 840 juta dikurangi biaya provisi Rp 16,8 juta sehingga totalnya Rp 823,2 juta. Dari jumlah itu, untuk kredit atas nama M Arif Hidayat digunakan Deny Setiawan Rp 98 juta. Sisanya Rp 725,2 juta dipakai Sumanto.

Terdakwa juga didakwa membuat pembaharuan kredit fiktif dengan cara membuat permohonan fiktif dengan cara mengcopy kembali dokumen kredit nasabah yang telah lunas tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Meminta kepada staf untuk membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakaukan analisa. Mengambil langsung sisa pencairan dari kasir setelah dikurangi saldo kredit yang sebelumnya, sehingga pencairan tidak langsung kepada debitur.

“Terdakwa melakukan penyalahgunaan dengan cara membuat pembaharuan kredit fiktif tersebut dengan nilai total sebesar Rp 1.882.000.00,”jelas jaksa.

Dari Rp 1,882 miliar dipotong biaya provisi Rp 37,6 juta sehingga totalnya Rp 1, 844 miliar. Dari total pencairan dengan cara pengajuan pembaharuan kredit fiktif dengan nilai total sebesar Rp1.844.360.000, Sumanto mempergunakan seluruhnya.

Terdakwa membuat pengajuan Kredit Topengan dan Penggelembungan Plafon dengan cara meminjam nama orang lain, padahal kredit tersebut untuk Terdakwa. Menggelembungkan permohonan kredit dengan cara meminta debitur hanya menandatangani permohonan yang kosong (tidak ada nilai kredit yang diajukan), kemudian Terdakwa menambah plafonnya sesuai dengan keinginannya.

Ia meminta kepada staf untuk membuat Laporan Analisa Kredit seolah-olah benar telah dilakukan analisa. Mengambil langsung pencairan dari kasir, kemudian menyerahkan pinjaman tersebut kepada debitur sesuai dengan nilai yang diajukannya, sedangkan sisanya (digelembungkan Terdakwa) diambil oleh Terdakwa.

“Penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat kredit topengan dan penggelembungan plafon kredit nilai totalnya adalah sebesar Rp. 1.175.000.000,” jelas jaksa.

Atas pencairan dari pembuatan kredit topengan dan penggelembungan plafon kredit dengan nilai total sebesar Rp 1.175.000.000, dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp 23,5 juta. Sehingga totalnya menjadi Rp 1.151.500.000.

Dari jumlah itu yang digunakan riil debitur hanya sebesar Rp 348 juta. Sisanya yang mempergunakan Terdakwa sebesar Rp 803.500.000.

Terdakwa memberikan/menyalurkan kredit yang tidak sesuai ketentuan. Sumanto memproses dan mencairkan kredit kepada Suratmi, Wuryadi dan Yuniyanti tanpa melalui prosedur pencairan yang benar.

Sumanto melakukan analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga hanya sebagai formalitas kelengkapan dan persyaratan pengajuan kredit. Ia memerintahkan Pursidi mencetak laporan analisa kredit seolah-olah benar dilakukan analisa.

Agustin Ria Pratiwi selaku kasir mencairkan uang kredit kepada Terdakwa bukan kepada debitur. Penyalahgunaan yang dilakukan Sumanto dengan cara menyalurkan/memberikan Pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu nilai totalnya adalah sebesar Rp 260 juta. Usai dikurangi provisi dan adminitrasi Rp 5,2 juta, Rp 254,8 juta dipakai para debitur.

Perbuatan Terdakwa secara berlanjut melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian negara Rp 4.073.860.000.

Sumanto dijerat primair dengan Pasal 2 Ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(far)