Jaksa Tak Siap Jatuhkan Tuntutan Perkara Korupsi E Mading Kendal

oleh -258 views
Bupati Kendal didampingi Kapolres Kendal dan Kapolres Pekalongan Kota usai diperiksa.

Semarang – Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Elektronik Mading pada Disdik Kabupaten Kendal tahun 2016 belum siap dengan tuntutan pidananya atas tiga terdakwa.

“Kami belum siap dan meminta waktu seminggu untuk tuntutannya,” kata M Gandara, Kasie Pidsus Kejari Kendal usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/5/2019).

Tiga terdakwa yang disidang yakni, Muryono mantan Kadisdik (PA), Agung Markiyanto (PPKom) dan Lukman Hidaya Direktur CV Karya Bangun Sejati (rekanan).

Dalam perkara itu, mereka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dugaan korupsi diduga melibatkan Bupati Kendal, dr Mirna Annisa dan adiknya AKP Muchamad Lutfi Armanza yang kini bertugas di Akpol. Kasus diduga juga melibatkan Rubiyanto, anggota DPRD Kendal dari PKS dan Sekda Kendal tahun 2016, Bambang Dwiyono.

Bupati terlibat, usai menyetujuji usulan proyek Mading, prioritas dari tim pengusungnya saat Pilkada. Sementara AKP Lutfi diduga yang mengerjakan proyek. AKP Lutfi diketahui juga memberikan uang Rp 35 juta ke Muryono lewat orang lain,sebagai ucapan terima kasih.

Dibantu Rubiyanto yang diduga pengusul proyek, AKP Lutfi terungkap di persidangan terlibat pengkondisian proyek. Meski tak beres, proyek tetap disetujui bayar oleh Bambang Dwiyono yang kini menjabat Kadisdukcapil dan bupati. AKP Lutfi sendiri tak pernah dihadirkan paksa jaksa di persidangan meski hakim telah memerintahkan lisan.

Panitia tehnis kegiatan Joko Supratikno (ketua) dan Sobirin (sekretaris) juga disebut terlibat mengkondisi proyek. Di antaranya terungkap di persidangan, mengusulkan PPKom dan PHP serta PPHP Pembantu yang sebenarnya tak paham bekerja. (far)