Hakim PN Semarang Terpidana Kasus Suap Perkara Ajukan PK

oleh -116 views

Semarang – Kartini Juliana Magdalena Marpaung, mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada  Pengadilan Tipikor Semarang, terpidana kasus suap hakim mengajukan Peninjaun Kembali (PK). Upaya hukum luar biasa itu diajukan Kartini setelah putusan kasasiny selama 10 tahun dijatuhkan sebelumnya.
“PK diajukan (Kartini J Magdalena Marpaung) dalam nomor perkara 8,” kata Heru Sungkowo, Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (8/4/2019).


Sidang perdana pemeriksaan PK Kartini digelar di Pengadilan Tipikor Semaranh, Senin (8/4/2019) kemarin. Namun sidanh ditunda karena Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tak hadir. Sidanh ditunda pekan depan.

Agung Setia Rivadi, pengacara Kartini mengatakan, PK diajukan dengan sejumlah alasan. 

“Alasan PK sesuai pasal 263 (KUHAP).  Ada disparitas dan kekhilafan hakim,” kafa dia usai sidang.


Alasan disparitas, jelasnya, yakni adanya beberapa putusan perkara tingkat pengadilan yang berbeda.

“Dalam perkara sama tapi ada putusan berbeda.  Ada perbedaan putusan tingkat pertama, banding dan termasuk kasasi. PK diajukan tanpa adanya novum atau bukti baru,” kata Agung.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak permohonan kasasi Kartini Juliana Magdalena Marpaung. Putusan dijatuhkan Ketua Majelis Kasasi yang juga Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar pada Senin (9/12/2013) lalu. Selain menolak kasasi Kartini, MA juga menolak kasasi jaksa.

Majelis kasasi menilai, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang kepada Kartini sudah cukup berat.

“MA juga menilai putusan PT Semarang telah mempertimbangkan hal-hal yang diterapkan secara yuridis secara benar,” ungkap Artidjo.

Pada 18 April 2013, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan kepada Kartini. Ia dinilai terbukti menerima suap untuk mengatur vonis dalam perkara korupsi mantan Ketua DPRD Grobogan, Yaeni.

Kartini dijerat dengan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Atas hukuman itu, Kartini mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang justru memperberat hukuman Kartini menjadi 10 tahun. (far)