Hakim PN Semarang Diperiksa di Sidang Perkara Suap Lasito dan Achmad Marzuqi

oleh -197 views

Semarang – Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Suparno diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan suap yang menyeret Lasito, hakim nonaktif dan Achmad Marzuqi, Bupati Jepara nonaktif di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (16/7/2019).

Selain hakim, Suparno juga ditunjuk selaku tim evaluasi bagian umum pada percepatan program akreditasi. Suparno satu tim bersama Lasito yang ditunjuk di bagian keuangan oleh Ketua PN Semarang, Purwono Edi Santosa.

“Saya umum, Lasito keuangan. Tim bentuk ketua pengadilan. Tugas bagian umum, soal adminitrasu kelengkapan akreditasi. Tentang surat keluar masuk. Disesuaikan SOP. Apa hambatannya,” kata Suparno di hadapan majelis hakim pemeriksa diketuai Aloysius P Bayu Aji.

Pada program akreditasi, Suparno mengakui adanya sejumlah perbaikan dan pengadaan di lingkungan PN Semarang. Suparno mengungkap adanya 13 item pekerjaan. Ia mengaku tak tahu sumber anggarannya.

“Di antaranya ada pembuatan gerbang. Gapuro. Perbaikan WC. Soal sumber anggaran. Tadinya tidak tahu. Baru ke wakil ketua ternyata tidak ada DIPA. Faktanya kegiatan terlaksana. Habis berapa tidak tahu. Kami hanya awasi dan audit. Anggaran yang tahu ketua PN,” kata Suparno.

Dikonfirmasi perihal keterangannya di BAP, terkait pembangunan fisik atas perintah langung ketua PN, Suparno mengakui. Ketua pengadilan mengiformasikan ke hakim agar turut berpratisipasi.

“Karena waktu mendesak tidak ada partisipasi. Ketua menunjuk Pak Lasito dan saya. Ketua tidak pernah tanya uangnya darimana atas pembangunan pembangunan itu,” kata saksi.

Hakim Suparno Mencla-Mencle

Jaksa KPK, Abdul Basir yang memeriksa sempat menuding saksi Suparno mencla-mencle dalam memberikan keterangannya di persidangan.

“Sepertinya saudara ini mencla-mencle. Saudara bisa kena keterangan palsu. Katanya membantu itu tidak harus duit. Tapi di BAP saudara menyebut pembiayaan,” kata jaksa di persidangan.

Di BAP yang dibenarkannya, saksi Suparno mengatakan, terkait sejumlah pembangunan fisik untuk kepentingan penilaian akreditasi, ketua PN meminta bantuan pembiayaan fisik. Perintah ketua disampaikan ke Suparno di lorong kantor PN Semarang pada proses persiapan penilaian akreditasi.

Di persidangan, Suparno juga menjelaskan, adanya ketentuan, pedoman etika hakim yang mengikat semua hakim. Salah satunya hakim tidak boleh berhubungan dengan pihak berperkara.

Terkait mekanisme pemeriksaan perkara praperadilan, Suparno menyebut, prosesnya diajukan ke bagian kepaniteraan. Berkas diajukan ke ketua dan oleh ketua ditunjuk majelis atau hakim pemeriksanya.

“Ketua pengadilan tidak boleh memonitor ataubintervensi. Jika hakim melapor ke ketua, kecuali ada hal penting. Misalnya hakim akan membuat putusan lepas atau bebas untuk pertimbangan hukumnya. Pengalaman saya ada hakim lapor,” kata Suparno. (far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *