Hakim dan Mantan Wakil Ketua PN Semarang Diperiksa KPK Terkait Suap Bupati Jepara

oleh -159 views

Semarang – Kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ke hakim Lasito diduga melibatkan sejumlah pihak. Selain pengacara, pegawai Pengadilan Negeri (PN) Semarang, sejumlah hakim disebut terlibat. Mereka diduga terlibat atas pemeriksaan perkara praperadilan Ahmad Marzuqi oleh hakim Lasito.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, para hakim itu diduga tahu adanya pemeriksaan praperadilan Ahmad Marzuqi yang kemudian bermasalah.

“Yang perlu ditelusuri KPK adalah, darimana sumber uang yang diduga untuk menyuap itu. Karena informasinya bukan uang bupati (Ahmad Marzuqi) sendiri,” kata Boyamin, Kamis (31/1/2019).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum akhirnya dipegang hakim Lasito, perkara praperadilan Ahmad Marzuqi sempat ditawarkan ke sejumlah hakim. Syaratnya, dalam pemeriksaannya, harus memenangkan Ahmad Marzuqi.

Sebelumnya, hakim PN Semarang atas nama Suparno telah dipanggil penyidik KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ke hakim Lasito. Suparno dipanggil sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LS (Lasito),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Suparno, Hakim PN Semarang.

Terkait hal itu, KPK pada Senin (28/1/2019) kemarin juga memeriksa Ketua PN Samarinda Abdul Halim Amran yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Semarang.

“Jadi, saksi ini dulu pernah bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Penyidik mengklarifikasi dan mendalami apa yang diketahui oleh saksi terkait ada atau tidaknya dugaan aliran dana untuk pembiayaan kantor,” ujar Febri Diansyah.

Mantan Ketua PN Semarang yang kini Ketua PN Samarinda, Abdul Halim Amran.

Kasus dugaan suap hakim yang disidik KPK telah ditetapkan dua tersangka, Ahmad Marzuqi dan Lasito. Ahmad diduga memberi suap kepada Lasito terkait sidang praperadilan yang diajukannya di PN Semarang.

Praperadilan itu diajukan Ahmad terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kala itu, Ahmad menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014.

KPK menduga Ahmad memberikan Rp 700 juta kepada Lasito. Tujuannya agar Lasito mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukannya.

Jumlah Rp 700 juta itu diberikan secara bertahap, yakni Rp 500 juta dalam rupiah, kemudian sisanya, Rp 200 juta, diserahkan dalam pecahan dolar Amerika Serikat (USD). Hasilnya, Lasito mengabulkan gugatan praperadilan Ahmad dan menyatakan status tersangka itu batal demi hukum.

Dalam perkembangannya penyidik pernah pula memeriksa Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa hingga dua kali.

Febri menyebut penyidik mencecar Abdul soal dugaan uang untuk pembiayaan kantor pengadilan.

“Penyidik mengklarifikasi dan mendalami apa yang diketahui oleh saksi, terkait dengan ada atau tidaknya dugaan aliran dana untuk pembiayaan kantor pengadilan. Apakah ada atau tidak adanya uang yang diduga suap tersebut digunakan untuk pembiayaan kantor pengadilan,” kata Febri.

(dit)