Gugatan Terhadap Rektor Unnes dan UGM Berakhir Damai. Sepakat Cabut Laporan Polisi

oleh -121 views

Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman (tengah) saat di Kejati Jateng, Rabu (21/7/2020).

Semarang – Sidang gugatan oleh Yunantyo Adi Setyawan melawan Rektor Unnes Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng, Ipu, Asean Eng di Pengadilan Negeri Semarang berakhir damai. Kedua pihak sepakat damai tak melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Salah satu poin kesepakatannya, Tergugat Prof Fathur Rokhman harus mencabut laporannya ke polisi pada tanggal 9 Januari 2020 di Polda Jateng sesuai surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/18/IV/2020/Ditreskrimum Polda.

Kesepakatam damai tertuang dalam akta perdamaian nomor 107/Pdt.G/2020/PN Smg pada Selasa, 14 Juli 2020. Perdamaian ditanda tangani Prof Dr. Fathur Rohkhman, M.Hum dan Yunanto Adi Setyawan diketahui kuasa hukum kedua belah pihak.

Pada Pasal 1 akta perdamaiannya disebut, kedua pihak sepakat mengakhiri semua perselisihan melalui proses mediasi atau jalan damai. Pasal 2, penyelesaian perselisihan antara kedua pihak dilakukan dengan pencabutan pengaduan atas Pihak Kedua (Prof Fathur Rokhman) pada tanggal 9 Januari 2020 di Ditreskrimum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Polda, dengan surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/18/IV/2020/Ditreskrimum Polda.

“Kedua pihak sepakat dan wajib melakukan pencabutan gugatan perdata dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang dan menghentikan segala aduan apappun atau tuntutan apapun kepada Pihak Pertama terkait segala urusan dengan Pihak Pertama,” demikian isi akta perdamaianya.

Disepakati pula, pihak kedua secara langsung atau tidak langsung tidak akan mengulangi lagi dengan alasan apapun perbuataannya dengan mengadukan, melaporkan di kemudian hari dengan pempersoalkan hal-hal apapun berkaitan dengan Pihak Pertama.

Pada kesepakatan penutupnya, kedua pihak sepakat tidak akan mengajukan tuntutan, mempersoalkan apa pun satu sama lain dikemudian hari, baik secara perdata, pidana, PTUN atau dengan cara lain apapun juga terkait permasalahan yang berkaitan dengan persoalan Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang menjadi permasalahan sebelumnya.

Atas perdamaian itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pemeriksa perkara 107/Pdt.G/2020/PN Smg memutuskan perdamaian itu. Putusan dijatuhkan pada 21 Juli 2020 oleh Eko Budi Supriyanto selaku hakim ketua, Dewi Perwitasari dan Arkanu (anggota).

“Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangan oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juli 2020 tersebut,” kata Eko Budi dalam putusannya.

“Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.844.000,” kata majelis hakim.

Kuasa hukum Prof Fathur, Muhtar Hadi Wibowo dikonfirmasi INFOPlus mengaku belum bisa memberikan pernyataan atas hal itu.

“Nanti ya mas. Ini lagi sidang tipikor di PN Jakarta,” kata Muhtar lewat pesan singkatnya.

Gugatan

Yunantyo Adi Setyawan (YAS), pengacara yang juga anggota presidium Gusdurian Jawa Tengah-Yogyakarta sebelumnya menggugat terkait laporan dugaan plagiasi dalam disertasi Fathur Rokhman oleh YAS ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Buntut atas laporan itu, YAS juga dilaporkan Sang Rektor ke kepolisian.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) YAS diajukan lima pengacaranya. Michael Deo SH, Aryas Adi Suyanto SH MH, Deddy Soelistijono SH, Tri Djoko SH MH dan Anggoro Yukhaniawan SH MH. Advokat berkantor di Jalan Tengger 4 No. 124 Semarang.

Tak hanya Fathur Rokhman, beralamat di Perum Trangkil Sejahtera, Jalan Savia Mitra Blok B 84 Rt 005 RW 10, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati. Nama Prof. Ir. Panut Mulyono M.Eng.,D.Eng, IPU, ASEAN Eng, Rektor Universitas Gadjah Mada di Jl.Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Kapolda Jawa Tengah turut “diseret” YAS, warga Jl. Tanjung No 39, Perum Mangunsari Asri RT. 07, RW. 04 Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang turut digugat ke pengadilan.

YAS mendalilkan, merupakan seorang pegiat sosial yang juga advokat yang peduli pada dunia pendidikan. Khususnya mahasiswa UNNES yang terkena skorsing. Serta mahasiswa lainnya yang dinilai korban tindakan sewenang–wenang Tergugat Rektor.

YAS mengakui, perhatiannya bermula, ia menemukan informasi adanya disertasi Prof Fathur yang diduga telah menjiplak skripsi S 1 dari mahasiswanya yang dibuat pada waktu menempuh program Doktoral / S 3 pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2003.

YAS lalu mengumpulkan data mengenai Disertasi S3 Sang Rektor dan ada bagian dalam skripsi mahasiswinya yang diduga telah dijiplaknya.

Usai YAS memperoleh cukup bukti mengenai adanya disertasi S 3 Prof Fathur yang diduga telah menjiplak skripsi dari mahasiswanya tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2018 ia berkirim surat secara tertutup dan rahasia ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tujuan supaya UGM segera menindaklanjuti temuannya, sekaligus menanyakan kebenarannya.

YAS menilai, tindaknnya berkirim surat secara tertutup dan rahasia kepada UGM telah dilindungi Undang-Undang. Menurutnya, masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pendidikan.

Disebut di Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yaitu : (1). Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan Tinggi. (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : c. Mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat , j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 jo Pasal 54 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut, “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi program pendidikan”.

Pasal 54 Ayat (1) :“ Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.

Menurutnya, tindakannya juga dilndungi oleh Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia ;

Atas surat yang dikirimnya tersebut, YAS mendapat balasan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan yaitu Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno M. Agr.

Di surat balasannya, pihak UGM menyampaikan, menangapi surat YAS tertanggal 23 Oktober 2018 perihal Pengaduan Dugaan Tindakan Plagiat Disertasi a.n Fatur Rokhman. Isinya;

“Bahwa Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksannan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.

UGM mengucapkan terima kasih dan menghargai Saudara dalam menginformasikan dugaan tindak plagiat dalam Disertasi berjudul “ Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwibahasa : Kajian Sosiolinguistik di Banyumas” atas nama Fathur Rokhman pada program Doktor Ilmu Budaya (Linguistik) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajahmada Yogyakarta Tahun 2003.

Setelah menerima surat pengaduan Saudara, UGM telah mengambil langkah konkrit dengan membentuk Tim Pencari Fakta Dugaan Plagiat Disertasi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 1777/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tertanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa tim akan menghimpun dan melakukan analisis terhadap dokumen yang terkait denga aduan dan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi akan digunakan oleh Rektor untuk mengambil Keputusan.

UGM berkomitmen untuk merespon dan menindaklanjuti pengaduan Saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung atas praduga tak bersalah, independen imparsial, dan objektif,”.

YAS menganggap, surat balasan UGM itu membuktikan suratnya sah dan telah diterima dengan baik pihak UGM. Belakangan, YAS kaget dan tidak mengetahui, suratnya kepada UGM yang dikirim tertutup dan rahasia tersebut bocor keluar dan diketahui Prof Fathur.
Berbekal surat itu, YAS dilaporkan Prof Fathur ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan kinitelah ditangani oleh Subdit IV, berdasarkan surat pengaduan tertanggal 9 Januari 2020.

Tindaklanjut laporannya, Polda mengirim panggilan klarifikasi kepada YAS, dan telah dihadiri Rabu tanggal 26 Februari 2020.

YAS merasa ditelikung dan dicurangi. Ia merasa keberatan dengan materi aduan Prof Fathur yang dinilainya menyalahgunakan Surat Pernyataannya tertanggal 12 Desember 2019.

Sebelumnya, Prof Fathur pernah mengajak mediasi dirinya. Kala itu, YAS menandatangani surat pernyataan itu. Ia mengaku telah dipaksa membuat Surat Pernyataan dan Surat Pencabutan Aduannya tertanggal 23 Desember 2019 kepada UGM.
Pada intinya, YAS telah mencabut pengaduannya kepada UGM. Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2019 dan Surat Pencabutan Aduan tanggal 23 Desemeber 2019 tersebut belakangan digunakan Prof Fathur sebagai dasar melaporkan ke Polda atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 317 dan Pasal 310 KUHP. Pasal 317 KUHP mengatur, “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pasal 310 KUHP mengatur : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Tak hanya itu. YAS menduga, surat pernyataan dan pencabutannya yang seharusnya bersifat rahasia itu justru telah disebarluaskan melalui sarana sosmed (sosial media).
YAS merasa tidak menyerang kehormatan Prof Fathur, karena apa ia sampaikan kepada Universitas Gajah Mada Yogyakarta bentuk menanyakan benar atau tidaknya dugaan penjiplakan dalam disertasi S 3.

Sampai sekarang pihak UGM melalui rektornya belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal tersebut. Bola panas saat ini berada di pihak UGM.

Akibat persoalan itu, YAS menduga telah terdapat korban akibat keputusan Prof Fathur yaitu dibebas tugaskannya dosen pada Universitas Negeri Semarang dan ia dilaporkannya ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *