Gugatan Sodiq Priyono Lawan Gubernur Ditolak * Dicopot Jadi Dewan, Terpidana Korupsi Banpol Jepara Menggugat

oleh -68 views
Ilustrasi korupsi
Semarang (Infoplus) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak gugatan Sodiq Priyono, anggota DPRD Jepara, mantan terpidana korupsi dana Bantuan Politik (Banpol) DPC  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepara tahun 2011 dan 2013. Gugatan sebelumnya diajukan Sodiq melawan Gubernur Jateng karea tak terima dicopot dari jabatannya.
“Sudah diputuskan beberapa waktu lalu,” kata Nur Sam, Panitera Muda PTUN Semarang dikonfirmasi, Rabu (7/2).
Majelis hakim pemeriksa perkara gugata  Sodiq terdiri AK. Setiyono sebagai ketua, Erly Suhermanto dan Indah Mayasari dibantu Panitera Pengganti Agus Dwiyono menyatakan menolaknya.
“Mengadili dalam eksepsi. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,”,kata majelis hakim dalam amar putusannya.
Perkara Sodiq terdaftar nomor 58/G/2017/PTUN.Smg. Putusan dijatuhkan majelis hakim pada sidang terbuka umum pada 21 Desember 2017 lalu.
Mantan Ketua Fraksi PPP Jepara yang Juli 2016 lalu dipidana setahun penjara, denda Rp 50 juta atas perkara korupsi Banpol itu menggugat ke pengadilan. Gugatan diajukan mantan Wakil Bendahara PPP Jepara itu melawan Gubernur Jateng.
Pencopotan didasarkan perkara korupsi yang menyeretnya ke balik jeruji itu. Pada 4 Mei 2017 lalu Gubernur Jateng mencopotnya dari keanggotaan dewan. Gugatan diajukan Sodiq pada Kamis, 31 Agustus 2017 dalam klasifikasi perkara kepegawaian.
Dalam gugatannya, Sodiq menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/28 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jepara, tanggal 4 Mei 2017. Serta Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/33 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Jepara, tanggal 23 Mei 2017 tidak sah.
Selain menuntut ganti rugi Rp 300 juta atas kerugian materiilnya, Sodiq juga menuntut pengembalian harkat dan martabatnya pada kedudukan seperti semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara masa keanggotaan Tahun 2014-2019
Pengadilan Tipikor Semarang sebelumnya menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Sodiq atas korupsi bersama-samanya, melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Korupsi dilakukannya bersama Zaenal Abidin, Bendahara PPP (dipidana) dan Achmad Marzuki, Ketua DPC PPP, sekaligus Bupati Jepara. Korupsi terjadi dan merugikan keuqngan Pemkab Jepara Rp79,6 juta. Kasus terjadi pada tahun 2011 dan 2012, DPC PPP mendapatkan dana banpol total Rp298,2 juta. Dana tersebut berasal dari APBD. Pelaksanaannya, Sodiq dinilai menyimpangkannya.
Dari total Rp298,2 juta, penggunaan yang tidak sesuai sebesar Rp79,6 juta. Rinciannya, di tahun 2011, sebanyak 53,3 juta dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan, dan tahun 2012 sebesar Rp26,2 juta. Rincian penggunaan yang tidak sesuai itu, di tahun 2011 sebanyak Rp30 juta dana banpol dicairkan untuk THR pengurus. Sementara Rp23,3 juta untuk kepentingan pribadi Zaenal Abidin.
Sementara di penggunaan banpol tahun 2012, dari 26,2 juta dana yang digunakan tidak sesuai, Rp4,7 juta untuk kepentingan pribadi terdakwa, sisanya Rp21,5 juta untuk pembayaran THR pengurus DPC PPP Jepara.edi