Gugatan RS Bunda Semarang Dicabut dengan Kompensasi Rp 200 Juta

oleh -184 views

Semarang – Gugatan terhadap Rumah Sakit (RS) Ibu dan Anak Semarang oleh Novita Fajar Ayu Wardhanu (35), warga Jalan Prambanan Timur III Nomor 1 RT 0004/ RW 011 Kelurahan kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dicabut. Sengketa berakhir seiring terjadinya perdamaian antara kedua pihak dengan pemberian kompensasi Rp 200 juta.

Atas perdamaian itu, pengadilan membatalkan pemeriksaan perkara nomor 408/Pdt.G/2019/PN.SMG perihal dugaan penghilangan Patologi Anatomi (PA) jaringan, hasil operasi kandungan di RS di Jalan Brigjen Katamso 8, Semarang itu.

Sesuai akta perdamaian yang dibuat kedua pihak disebutkan, mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian. Melalui proses mediasi dengan mediator Andi Risa Jaya, hakim Pengadilan Negeri Semarang telah dibuat kesepakatan bersama.

Sidang pertama digelar 18 September 2018. Ketua majelis hakim menunjuk mediator. Mediasi diadakan mulai tanggal 25 September 2019 dan pada akhirnya para pihak bersepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian.

Klausul Perdamaian

Beberapa klausul perdamaian di antaranya, kedua pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan. Pihak pertama (RS bunda) memberi kompensasi ganti rugi kepada pihak kedua (penggugat) berupa uang sebesar Rp 200 juta pada saat para pihak telah menandatangani perjanjian perdamaian ini dan perjanjian perdamaian ini sekaligus sebagai kuitansi tanda terima.

Kedua pihak menyatakan sikap mengenai persoalan hukum dalam perkara Nomor: 408/Pdt.G/2019/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang telah selesai. Para pihak sepakat tidak saling mengadakan tuntutan di kemudian hari berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Para pihak bersedia secara bersama-sama menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2016 dan ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui mediator, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya.

“Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan,” kata majekis hakim.

“Mengadili. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 376.000,- masing – masing separuhnya,” demikianlah diputuskan pada hari tanggal Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Aloysius P Bayuaji (ketua), Joko Saptono dan Syafrudin (anggota).

“Kedua pihak sepakat damai. Tidak akan mempersoalkan di kemudian hari. Ada kompensasi yang diberikan,” kata Rizki Tamela, kuasa hukum Novita Fajar kepada infoplus, belum lama ini.

Munculnya Sengketa

Informasi yang dihimpun di pengadilan menyebutkan, kasus bermula pada 8 Desember 2018. Novita mengalami pendarahan saat hamil muda sehingga dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Ibu dan Anak Bunda Semarang.

Ketika itu, Novita dinyatakan sebagai pasien rawat inap. Dalam perawatannya, ia ditangani oleh dr. Nurvita Nindita, SpOG, dan disarankan untuk rawat inap sehari.

Sebelumnya, Novita sendiri telah mengalami keguguran selama 3 kali. Pada kehamilan yang ke 4 nya ini ia juga mengalami pendarahan.

Dalam melakukan pemeriksaan dr. Nurvita Nindita, SpOG disebut akan berusaha menyelamatkan janin yang ada dalam rahim. Namun jika tidak terselamatkan maka akan dilakukan tes patologi anatomi melalui pengecekan laboratorium dengan menunggu jaringan yang keluar untuk mengetahui penyebab terjadinya keguguran.

Selang waktu beberapa jam dalam pemeriksaan tersebut, Novita mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah kehitaman. Menurut dr, Nurvita Nindita, SpOG itu adalah jaringan.

Kemudian jaringan tersebut ditempatkan ke dalam tabung kecil oleh perawat yang sedang bertugas lalu akan dilakukan pemeriksaan ke laboratorium untuk melakukan uji lab Patologi Anatomi (PA).

Pada 9 Desember 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dr, Nurvita Nindita, SpOG, melakukan visit untuk mengecek kondisi Novita dengan Ultrasonography(USG) ulang. Hasilnya dinyatakan Novita diperbolehkan pulang. Tetapi ia harus diwajibkan melakukan cek laborat terkait darah dan urine dengan hasil yang akan keluar pada seminggu kemudian.

Sebelum pulang Novita dimintai petugas administrasi membayar biaya selama perawatannya. Pembayran sesuai kuitansi nomor kuitansi 95379, Nomor Regristrasi : RBI-18-12-0041 tertanggal 09 Desember 2018 setotal sekitar Rp 2,9 juta.

Sementara menurut keterangan petugas rumah sakit, Novita dapat mengambil hasil laboratorium dan Patologi Anatomi (PA) bersamaan jadwal melakukan kontrol seminggu kemudian.

Seminggu kemudian, 15 Desember 2018 Novita kontrol pertama. Kala itu hasil laboratorium belum terselesaikan. Novita lalu pulang. Tiba di rumah, pihak rumah sakit menelpon dan menginformasikan hasil laboratorium sudah dapat diambil.

Keesokan harinya suaminya lalu mengambil hasil laboratorium tersebut dengan kondisi di dalam amplop yang masih tertutup atau tersegel.

Pada 20 Desember 2018, kontrol ke-2 dilakukan Novita dengan membawa hasil laboratorium. Dr. Nurvita Nindita, SpOG membuka hasil laborat tersebut karena sebelumnya belum pernah dibuka dan masih tersegel.

Setelah amplop dibuka diketahui hasil laborat bernomor RLBRI00749 tanggal 9 Desember 2018 hanya berisi hasil laborat urin dan darah. Hasil dari Patologi Anatomi (PA) mengenai jaringandapat dikeluarkan hingga kini.

Atas hal itu dr. Nurvita Nindita, SpOG melalui asistennya menanyakan ke bagian laboratorium. Namun laboratorium menyatakan tidak ada permintaan Novita untuk pengecekan Patologi Anatomi (PA) jaringan itu.

Padahal, hasil cek bagian administrasi rumah sakit atas pembayaran nomor registrasi RBI-18-12-0041 dengan nomor kuitansi 95379 tertera adanya biaya laborat Qty 2.0 dengan Laboratorium yaitu urine, darah, dan biaya laborat Qty 1.0 Patologi Anatomi (PA).

Karena hasil Patologi Anatomi (PA) jaringan tidak ada, Novita dan suami menanyakan kepada pihak rumah untuk kejelasan mengenai informasi dan pertanggungjawaban terkait hal tersebut. Namun dari pihak rumah sakit disebut tidak memberikan informasi secara jelas dan terkesa. saling lempar pertanggung jawaban.

Merasa rumah sakit tidak dapat memberikan hasil dari Patologi Anatomi jaringan seperti yang telah diinstruksikan dr. Nurvita Nindita, SpOG, Novita meminta dikembalikan jaringan tersebut agar dapat dikebumikan selayaknya.

Tanggal 4 Januari 2019 pertemuan dengan pihak dilakukan Novita untuk mengetahui penjelasan secara pasti terkait jaringan Patologi Anatomi (PA). Petugas menyatakan, jaringan tersebut sudah tidak ada dan terbuang ketika melakukan pembersihan sterilisasi pada ruang penyimpanan.

Merasa tidak adanya kejelasan tanggung jawab dan bentuk penyelesaian, Novita lalu mengadukan permasalahan ini ke berbagai pihak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit,Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Atas aduan itu, hanya Dinas Kesehatan Kota Semarang dan ombudsman yang merespon. Dinas Kesehatan Kota Semarang merespon surat pengaduan dengan memanggil para pihak 6 Maret 2019 dan 13 Maret 2019. Namun dari hasil pertemuan tersebut tidak ada titik temu.

Atas permasalahan itu, Dinas Kota Semarang disebut memberikan surat teguranRS Ibu dan Anak, sesuai surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada Novita Nomor 445/11410 tanggal 14 mei 2019.

(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *