Dian Lestari Subekti Pertiwi, Anggota DPRD Kebumen Dituntut 6 Tahun atas Korupsi

oleh -136 views

Semarang – Tuntutan pidana 6 tahun penjara dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang atas Dian Lestari Subekti Pertiwi (42). Terdakwa perkara dugaan suap jual beli proyek di Kebumen itu dinilai jaksa terbukti bersalah.

Warga Petanahan, RT 005/002, Petanahan, Kebumen, selaku Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014 – 2019 dinilai bersalah menerima uang suap Rp 32 juta.

“Bersalah korupsi sesuai Pasal 12 huruf a UU Nomor 31/ 1999 sebagainana diubah UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1),” ungkap Dody Sukmono, jaksa KPK pada sidang terbuka umum, Senin (20/8/2018).

Selain pidana badan 6 tahun penjara, terdakwa dituntut denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tuntutan dipertimbangkan hal memberatkan, perbuatannya bertentangan dengan pemberantasan korupsi, terdakwa merupakan anggota DPRD.

Halm meringankan, memiliki tangungan keluarga, tulang punggung keluarga, kooperatif saat sidang, menyesal.

“Telah mengembalikan Rp 32 juta ke kas negara melalui rekening penitipan KPK,” kata jaksa di hadapan majelis hakim terdiri Sulistiyono selaku ketua, Antonius Widijantono dan Robert Pasaribu sebagai hakim anggota.

Atas tuntutan itu, terdakwa Dia didampingi tim kuasa hukumnya mengaku akan mengajukan pledoi atau pembelaannya.

“Baik kuasa hukum dan terdakwa akan mengajukan pledoi secara tertulis,” kata Andreas Hijrah, kuasa hukum terdakwa.

Sesuai dakwaan, terdakwa diketahui mengkoordinir dan menerima uang suap terkait proyek. Pertama Rp10 juta dari Arif Ainudin dan Masori, Rp 60 juta dari Basikun Suwandin Atmojo alias Petruk dan Rp 75 juta dari Hartoyo. Terdakwa mengetahui pemberian tersebut untuk menggerakkannya, Yudhi Tri Hartanto (Ketua Komisi A/ sudah dipidana), Sigit Widodo (Kabid pada Disbudpar/ sudah dipidana) dan Adi Pandoyo (Sekda/ sudah dipidana) membantu Hartoyo (pengusaha/dipidana), Basikun (pengusaha/dipidana), Arif Ainudin dan Masori sebagai rekanan untuk mendapatkan proyek bersumber dari Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari APBD dan P 2016.