Bupati Kendal Terlibat Korupsi, Disposisi Pembayaran Proyek E Mading 2016 yang Bermasalah

oleh -1.016 views

SEMARANG – Selain terlibat menyetujui penganggaran, Bupati Kendal dr Mirna Annisa diketahui memberikan disposisi persetujuan pembayaran ke rekanan CV Karya Bangun Sejati (KBS), meski pengadaan bermasalah.

Hal itu diakui Mirna sendiri saat diperiksa sebagai saksi atas tiga terdakwa, Drs Muryono SH (mantan Kadisdik Kendal selaku Pengguna Anggaran), Agung Markiyanto (PNS selaku Pejabat Pembuat Komitmen). Serta Lukman Hidayat (Direktur CV Karya Bangun Sejati) di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (22/4/2019) lalu.

Diketahui, pada 21 Desember 2016, Muryono mengirimkan surat Nomor 425/ 250074/ Dispendik tanggal 21 Desember 2016 ditunjukkan kepada Bupati Kendal perihal permohonan perpanjangan waktu pencairan (SPM-LS) atas kegiatan pengadaan e Mading.

Surat diajukan karena sesuai ketentuan pengajuan SPM-LS barang/ jasa harus diterima DPPKAD selaku BUD paling lambat 20 Desember 2016. Namun senyatanya pengadaan e Mading sampai 26 Desember belum selesai dan molor.

Atas keterlambatan dan batas akhir pengajuan itu, menindaklajuti surat Muryono, Ir Bambang Dwiyono MT yang kala itu menjabat Sekda memberikan disposisi “bahas ke DPPKAD” dan meneruskannya ke dr Mirna Annisa selaku Bupati Kendal. Pada tanggal yang sama, bupati juga memberikan disposisi persetujuan dengan kode “TLSAP”.

Menegaskan keterangan Mirna perihal disposisi soal e Mading 2016 yang pernah dibuatnya, hakim Sastra Rasa yang biasa getol dengan para saksi sebelumnya kini biasa.

“Pernahkah keluarkan disposisi soal e Mading perihal pembayaran yang terlambat,” kata Sastra bertanya ke saksi Mirna.

Menjawab itu, Mirna mengakui membuat disposisi perintah agar permohonan pembayaran diproses.

“Terkait disposisi soal keterlambatan karena pekerjaan mundur, biasa kalau akhir tahun banyak. Setelah saya cek usai diklarifikasi, dipanggil sebagai saksi kejaksaan, saya cek ada (disposisi),” aku dia di hadapan majelis hakim terdiri Ari Widodo (ketua), Sastra Rasa dan Sininta Y Sibarani (anggota).

Persetujuan lewat disposisi muncul meski sejak awal pengadaan e Mading bermasalah. Seharusnya sejak awal lelang kegiatan pengadaan e Mading gagal karena CV KBS tidak memenuhi syarat.

Serta proses pengadaan sendiri tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa. Pasalnya, CV KBS tidak memiliki sertifikat merek atas barang yang ditawarkan. CV KBS juga tidak memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan barang/ jasa juga tidak dilakukan tim PPHP dan PPHP Pembantu ke lapangan dan hanya formalitas. PPHP saat sidang mengungkapkan, “terpaksa” menjadi pemeriksa. Pekerjaan e Mading sendiri hingga 26 Desember belum selesai alias telat.

CV KBS yang seharusnya dikenai denda dan diputus kontrak, namun tak dilakukan. Hal itu demi pencairan pembayaran, supaya seolah pekerjaan baik, kualitas dan kuantitasnya selesai 100 persen.

Menanggapi itu, jaksa mengakui tak pernah menyita sebagai barang bukti disposisi bupati itu.

“Waktu itu kami minta dan masih dicari sama sekretariatnya,” kata jaksa Endeono Wahyudi, jaksa Kejati Jateng yang menyidangkan.

Keterangan Mirna seolah “mencla-mencle” dan berulangkali ditanya hakim Sastra perihal disposisi, seolah butuh ketegasan.

“Ibu pernah keluarkan disposisi khusus soal e Mading karena keterlambatan pekerjaan dan menimbulkan keterlambatan pekerjaan yang seharusnya pembayaran sebelum 21 Desember sesuai SE bupati. Saksi (Mirna) memberikan disposisi boleh diproses usai 21 Desember ?,” kata hakim Sastra.

“Disposisi khusus soal ini (e Mading) tidak pernah,” kata Mirna tak tegas menjawab.

Terkait keterangan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Muh Yasin pada persidangan sebelumnya yang mengaku berani memproses keterlambatan permohonan pembayaran karena ada perintah surat bupati, Mirna mengakui.

“Dia mau membayar pengadaan meski telat karena ada disposisi bupati. Diajukan 21 Desember 2016 dan turun disposisi 23 Desember 2016. Apakah saksi pernah mengeluarkan surat sebagai bupati menyangkut permohonan pembayaran ini (e Mading),” tanya hakim Sastra.

“Saya kalau tanda tangan dan selalu ada paraf-paraf. Usai lengkap saya baru tanda tangan,” ujar Mirna mengungkapkan.

Ditanya alasannya memberikan tanda tangan atau paraf disposisi soal keterlambatan itu, Mirna mengaku sebelumnya telah diverifikasi bawahannya.

“Kan ini sudah ada verifikasi,” katanya.

Mirna Langgar Keputusan Bupati

Kebijakan pembatasan permohonan pembayaran sebelum tanggal 21 Desember bupati dalam Surat Edarannya dinilai tidak konsisten. Saksi Mirna sebagai bupati dinilai melanggarnya sendiri.

“Setelah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 21 Desember. Tapi saksi sendiri juga yang melanggarnya,”kata hakim Sastra.

Menjawab itu, Mirna mengakui keterlambatan proyek kerap menjadi kendala. “Itu yang sering menjadi kendala penyerapan anggaran,” ungkapnya.

Atas keterlambatan pengerjaan dan permohonan pembayaran proyek CV KBS yang diajukan anak buahnya, Mirna mengakui sebenarnya berwenang menolaknya. Lantas kenapa ia tetap menyetujui hingga akhirnya jadi perkara.

“Seharusnya bisa (menolak),” kata Mirna tak mengungkap alasannya menyetujui.

Mirna kembali mengakui dan menegaskan jika dirinya pernah membuat disposisi terkait proyek e Mading.

“Penegasannya, saya keluarkan kebijakan. Saya sepakat itu pembelajaran. Karena saya pikir, cerita-cerita katanya bupati galak bener. Kedepan saya tidak mau,” katanya.

Bupati Mirna mengakui menyetujui anggaran e Mading dalam APBD Perubahan meski mepet dan berdalih hanya tanda tangan saja.

“Saya tidak mempelajari. Saya mau karena hasil paraf saja. Saya berpegangan paraf saja. Ikut tanda tangan saja,” ucap dia.

Diketahui selain tanda tangan bupati, disposisi persetujuan bayar proyek e Mading Disdik Kendal 2016 yang bermasalah karena belum selesai 100 persen hingga akhir tahun juga ditandatangani Bambang Dwiyono, Sekda Kendal kala itu.

“Pada waktu itu saya belum paham dan ngerti. Saya tanda tangan usai ada paraf-paraf. Sampai di meja saya setelah itu saya tanda tangan. Saya tidak minta penjelasan,” katanya.far

No More Posts Available.

No more pages to load.