BTPN Semarang Cuci Tangan Terkait Korupsi Kasda Pemkot Semarang

oleh -150 views

Semarang – Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) membantah terlibat korupsi pembobolan dana kas daerah (Kasda) Pemkot Semarang tahun 2007 sampai 2014 sebesar Rp 21 miliar lebih. Kasus telah menyeret Diyah Ayu Kusumaningsrum (DAK) SE, Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang (telah dipidana). 

Perkaranya kini diperiksa lagi dengan terdakwa R Dody Kristyanto bin Wahyu Widodo (49). Dody didakwa korupsi dalam kapasitasnya selaku selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang sejak 2007. Pada 30 Desember 2008, ia diangkat selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kasda.

Pada sidang perkara Dody dipimpin hakim Antonius Widijantono di Pengadilan Tipikor Semarang, sejumlah saksi dari BTPN Semarang diperiksa. Mereka Jung Amidjaja, Lies Wijayanti dan Fajar Septianto SE AK.

Saksi King Amidjaja bin Sudibjo Amidaja di persidangan di bawah sumpah menerangkan, sejak 1 Juli 2013 menjabat sebagai Business Manager PT BTPN Tbk Kantor Cabang Semarang Jalan Pandanaran. 

“Pemkot Semarang memiliki rekening giro atas nama Walikota cq kas Umum daerah bernomor rekening giro 03863000028,” kata dia, Senin (/4/2019).

Menurutnya, sesuai catatan sistemnya, saldo per 31 Desember 2014 atas rekening giro itu sebesar Rp 82.228.447,- dan saldo deposito Rp 514 juta terdiri dari tiga bilyet deposito berjangka. Menurutnya sejak 2013, Pemkot Semarang tidak pernah melakukan penyetoran lagi ke BTPN.

DAK sendiri, kata dia, sejak 2010 sudah pindah ke BTPN Jakarta dan tahun 2011 sudah pindah ke Bank Pundi Jakarta. 

“Atas kepindahan itu, pihaknya mengaku, tidak ada kewajiban memberitahukan ke nasabah,” katanya.

Diakuinya, sejak King menjabat pengambilan setoran tunai tidak diperbolehkan. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan aturan Memorandum 124/2010, Personal Funding Business yaitu PBM maupun PB dilarang mengambil setoran tunai. 

“Sebelum 2010 juga ada aturan, setiap transaksi tunai harus selalu di depan teller,” lanjutnya.

Diakuinya tidak ada perlakuan nasabah disamakan antara nasabah Pemkot dengan nasabah lainnya.

Sejak DAK pindah ke Jakarta, King mengakui adanya Personel Banker yang menghandel Pemkot Semarang menggantikannya, yakni Putri Septiani Bugiyanto.

Diakuinya slip setoran harus selalu divalidasi. Jika tidak divalidasi uang setoran tersebut tidak masuk ke dalam sistem bank.

Pada 19 Januari 2015, King mengaku pernah diundang secara lisan oleh Kepala DPKAD Kota Semarang, Yudi Mardiana melalui stafnya untuk datang ke Pemkot Semarang. 

Oleh Suhantoro (dipidana perkara tetkait) yang menemui, ia diperlihatkan bilyet deposito sebesar Rp 22.705.769.509. King mengaku kaget karena jumlah bilyet deposito yang sebenarnya Rp 514 juta.

Bilyet deposito Rp 22,7 miliar itu diakui bertanda tangannya. Tetapi King mengaku tidak pernah menandatangani bilyet tersebut. 

“Saya tak mengetahui adanya bilyet itu,” kata dia.

Setoran Harus di Depan Teller

Saksi Lies Wijayanti, karyawan BTPN sejak 1990 sampai dengan sekarang. Sejak 2013 menjabat Branch Service Manager di Bank BTPN Cabang Semarang Pandanaran.

Lies kenal DAK sejak Desember 2007 saat ia menjadi PBM di BTPN Cabang Diponegoro. DAK diketahuinya menghandle Pemkot Semarang sampai Juli 2010 hingga akhirnya digantikan Putri. Tahun 2010 DAK pindah me BTPN Jakarta dan 2011 pindah ke Bank Pundi.

Rekening giro, BTPN menyerahkan rekening koran. Penyerahan rekening koran dari tahun 2007 sampai 2010 melalui account officernya yaitu DAK.

Diakuinya larangan pick up service (jemput bola setoran-red) adalah sejak tahun 2004. 

“Setoran tunai harus di depan teller di kantor BTPN,” kata dia.

Dikatakannya, sejak rekening giro atas nama Kas Umum Daerah kota Semarang dibuka telah terjadi transaksi setoran beberapa kali. Transaksi setoran tunai 158 kali. Transaksi transfer baik SKN maupun RTGS 123 kali. Transaksi penempatan deposito ada 54 kali transaksi. Transaksi pencairan deposito ada 51 kali transaksi.

Beberapa nama penyetor yang tertera dalam slip setoran tunai ke rekening giro Pemkot Semarang di antaranya atas nama Listiana, Niam, Ardhana, Shinta, Dhianing, Arifianto, Dhana, Anam dan penyetor tanpa nama.

Diakuinya, pembukaan deposito berjangka dan pencairan dilakukan atas instruksi Kepala DPKAD Kota Semarang sejak era Suseno dan Yudi Mardiana.

Bunga deposito biasanya ditranser ke Bank Jateng sesuai dengan surat instruksi Kepala DPKAD. 

Atas simpanan Kasda di BTPN tersebut, pihak BTPN mengeluarkan rekening koran apabila diminta oleh nasabah.

Bunga Intensif ke Rekening Pemkot

Sementara Fajar Septianto SE AK, karyawan BTPN sebagai Branch Quality Assurance RFB mengatakan, dasar pemberlakuan ketentuan mengenai On Bilyet & Off Bilyet adalah Surat Edaran Direksi nomor 068/Dir-KC/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Tata Cara Pemberian Hadiah / Insentif untuk simpanan berjangka dan pemberian fasilitas break untuk simpanan berjangka.

Dikatakannya, pemberian hadiah/ insentif dapat dilakukan dengan pilihan, dilekatkan pada bilyet (on bilyet). Pemberian insentif yang dilekatkan pada bilyet berupa special rate atau tambahan bunga di atas counter rate. Serta tidak dilekatkan pada bilyet ( off bilyet ). Pemberian hadiah berupa bukan bunga atau pemberian insentif di atas counter rate.

Diakuinya, sesuai data BTPN, sejak 3 April 2008 sampai 8 Me1 2009 atas sebanyak 28 kali penempatan total dana deposito Pemkot Semarang sebesar Rp 738 miliar. Dari penempatan deposito itu BTPN memberikan bunga baik on bilyet dan off bilyet total mencapai Rp 417 juta.

Penentuan besaran pemberian hadiah berupa bukan bunga atau pemberian insentif di atas counter rate (Off Bilyet) sesuai Surat Edaran Direksi nomor 069/DIR-KC/IX/2007 tanggal 14 September 2007 tentang kewenangan pemberian hadiah / insentif untuk simpanan berjangka dan kewenangan break untuk simpanan berjangka.

Pemberian off bilyet  bila dimasukkan langsung ke rekening giro nasabah diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah ketika bunga off bilyet tersebut diterima secara tunai.

Sesuai rekening giro milik Pemkot Semarang di BTPN Cabang Semarang baik dalam rekening giro an. Pemkot Semarang maupun ke rekening giro an. Walikota cq Kas umum daerah, BTPN memberikan Off Bilyet tersebut.

Sejak April 2009, insentif  off bilyet tersebut dihentikan BTPN. Bank mengaku sudah go publik dan keuangan BTPN sudah baik sehingga tidak promosi lagi dan dibeli dari investor Jepang.

“Penghentian off bilyet sudah diinformasikan kepada nasabah Pemkot Semarang,” jelas dia.

Menurutnya Pemkot Semarang tidak termasuk sampling karena kategori resiko rendah (low Risk). Jumlah simpanannya juga sangat kecil sehingga tidak masuk dalam pengawasan BTPN.

Sesuai aturannya memo tahun 2004, setoran tunai harus dilakukan di counter teller. Hal itu diperkuat memo nomor : 264 tahun 2010. Bahwa PB, PBM tidak diperkenankan untuk menerima setoran tunai dari nasabah.(far)