BPS, dan (Kemiskinan) Regulasi

oleh -183 views
Jakarta – “Ada kesan dari masyarakat perstatistikan bahwa BPS seolah-olah bertindak sebagai penguasa tunggal kegiatan perstatistikan, yang diwarnai oleh keperluan politik dan tujuan tertentu. Hal ini harus dijawab, bahwa BPS pada dasarnya bersifat mandiri, dan dapat bertindak objektif dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Dan, dalam menjalankan tugasnya BPS juga terikat dengan standar yang berlaku secara internasional….” Demikian penggalan pandangan anggota DPR Fraksi ABRI yang dibacakan pada 4 Maret 1997 menanggapi usulan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik).

Begitulah, perdebatan mengenai kekhawatiran politisasi akan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghasilkan data sudah diantisipasi dan dijawab 21 tahun lalu oleh pemerintah dan DPR. Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dijadikan sebagai payung hukum (umbrella wet) perstatistikan di Indonesia, BPS menjalankan tugas dan fungsinya tetap independen, bebas intervensi, dan menggunakan standar baku yang diakui dunia internasional. Termasuk, dalam menghasilkan data kemiskinan yang menjadi bahan perdebatan dan gorengan renyah akhir-akhir ini.
Data kemiskinan yang menyentuh angka satu digit 9,82 persen (Berita Resmi Statistik BPS, 16 Juli 2018), terendah dalam sejarah penurunan angka kemiskinan, dianggap sebagian kalangan sebagai upaya pemerintah untuk membangun citra menjelang Pemilihan Presiden 2019. Konsekuensi logisnya, independensi BPS dipertanyakan, metode penghitungan data kemiskinan pun dikuliti. Padahal, nyatanya metode yang sama dalam menghitung kemiskinan sudah digunakan BPS sejak 1976, dan tidak terpengaruh siapapun penguasa atau presidennya.
Kepala BPS Suhariyanto menjawab bahwa dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi, BPS menggunakan metodologi yang sama.
Kritikan tersebut tentu menjadi masukan berharga bagi BPS untuk terus menyempurnakan metodenya. Hanya saja menjadi tidak fair, saat BPS mengeluarkan data kemiskinan menunjukkan tren kenaikan atau tinggi, para oposan dan pengamat tidak mempertanyakan metodenya. Malah memakai data BPS tersebut sebagai amunisi untuk menyerang pemerintah yang dianggap gagal menurunkan kemiskinan. Namun, ketika data kemiskinan turun, ramai-ramai metode BPS dipertanyakan dan diseret-seret ke arah politis. Salah satu kelemahan metode yang dikritik karena BPS menghitung data kemiskinan hanya bersumber pada pengeluaran kebutuhan dasar (basic needs approach) masyarakat saja, sementara aset atau pendapatan masyarakat tidak dihitung.