Anggota DPRD Semarang Banyak Tak Laporkan Hartanya ke KPK

oleh -105 views

Semarang – Anggota DPRD Kabupaten Semarang dalam melaporkan harta kekayaannya ke negara diketahui kesadarannya masih rendah. Hal itu diungkapkan Staf Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Widiarti, Kamis (11/10).

“Masih di bawah 50 persen,” kata Dian di sela-sela acara sosialisasi tentang Gratifikasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian LHKPN Menggunakan Aplikasi E-Filling di Ruang Paripurna Gedung A DPRD Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang, kemarin.

Sosialisasi digelar KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan KPK ke sejumlah anggota dewan di Kabupaten Semarang. Dia menambahkan, sosialisasi sekaligus mencari tahu serta menginformasikan ke anggota dewan terkait LHKPN.

“Termasuk metode baru untuk pelaporannya,” lanjutnya.

Menurutnya, beberapa alasan minimnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN anggota dewan Kabupaten Semarang itu masih rendah. Salah satunya, mereka belum memahami tata cara pelaporan. Hal itu terkait, perubahan pelaporan secara manual ke online.

“Masih banyak yang bingung karena metode baru tersebut masih dalam masa transisi,” tuturnya.

Spesialis Muda LHKPN KPK Hafidah menambahkan, sosialisasi serta edukasi dilaksanakan agar para anggota dewan di tingkat kabupaten-kota semakin paham tata cara pelaporan harta kekayaan secara online tersebut. Hal itu mendasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan setiap tahun,” ucap Hafidah.

Laporan LHKPN, kata ia, seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018 untuk periode 2017 lalu. Namun karena masa transisi, KPK memperpanjang waktu menjadi, paling lambat akhir Desember 2018.

Sosialisasi secara online bisa dilakukan melalui elhkpn.kpk.go.id. Peserta bisa segera mendaftar dengan membuat akun e-Filing LHKPN.edit