Adik Bupati Kendal, AKP Lutfi Irdiansyah dan Anggota Dewan Rudiyanto, Otak Dugaan Korupsi E-Mading Kendal

oleh -233 views

Semarang – AKP Lutfi Irdiansyah dan Rudiyanto, anggota DPRD Kendal Fraksi PKS disebut sebagai otak pengadaan Elektronik Majalah Dinding (E-Mading) Kabupaten Kendal tahun 2016. Adik Bupati Kendal, dr Mirna Annisa dan anggota Banggar (Badan Anggaran) itu disebut mengkondisikan proyek.

Hal itu diungkapkan Muryono, terdakwa perkara dugaan korupsi E Mading Kendal pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (8/4/2019).

“Aktornya ada dua. Rudiyanto dan Lutfi,” kata Muryono menanggapi keterangan saksi Rudiyanto yang  diperiksa sebagai saksi.

Selain Rudiyanto, penuntut umum menghadirkan Ir Bambang Dwiyono, Kadis Dukcapil Kendal dan Muh Toha (56), Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal. Tahun 2016, Bambang menjabat sebagai Sekda sementara Muh Toha, Kepala Bappeda. Jaksa juga memanggil AKP Lutfi Irdiansyah, tapi tak hadir.


Bambang Dwiyono, Kadiadukcapil Kendal, Sekda Kendal tahun 2016.

Saksi Rudiyanto di bawah sumpah membantah terlibat pengkondisian proyek E Mading. Ia mengaku kenal AKP Lutfi, namun tak terlibat soal E Mading. 

“Kami terlibat soal pembahasan anggaran di Banggar saja. Setelah itu tidak,” kata Rudiyanto.

Keterangan itu dibantah Muryono. 

“Tanggal 16 November 2016. Saya pernah membuat surat nota keberatan dinas ke bupati. Kami dipanggil AKP Lutfi dan Rudiyanto di rumah dinas bupati. Justeru saya yang negur Rudiyanto. Dia katakan, saudara Muryono, kegiatan belum dikerjakan tapi sudah mengajukan surat keberatan. Saya mengatakan, saudara Rudiyanto jika ada masalah hukum apakah siap bertanggungjawab. Aktornya ya mereka,” kata Muryono mengungkapkan.

Rudiyanto (berkopiah) dan Muh Toha.

Saksi Rudiyanto sendiri membantah adanya kegiatan itu. Ia mengaku kenal Muryono sejak 2009, tapi tak pernah bicara soal E Mading dengannya.

“Kami berharap, Lutfi dan Rudiyanto dikonfortir dibsidang berikutnya,” kata Muryono yang dikabulkan majelis hakim.

Usulan Prioritas Eksekutif

Terkait pengadaan E Mading, Rudiyanto mengaku menjadi usulan prioritas eksekutif. Selaku anggota Banggar, pihaknya mengaku menerima usulannya dan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

“Awalnya mading diusulkan Rp 8 miliar. Tapi karena perlu penyesuaian ketemu Rp 6 miliar. Usai pembahasan Banggar, diparipurnakan baru ditetapkan menjadI APBD Perubahan,” jelas Rudiyanto.

“Itu (pengadaan mading) jadi prioritas eksekutif. Kedepan terkait penggunaan teknologi. Itu salah satu alasan mading jadi prioritas. Memang ada pro kontra,” kata dia.

Ia menambahkan, pro kontra pembahasan salah satunya tentang batas waktu penyelesaian yang diperkirakan tak rampung sampai akhir 2016. Meski begitu, pembahasan berakhir persetujuan.

“Sempat disampaikan apakah tidak jadi masalah,” kata dia.

Ia mengaku hanya menerbitkan kebijakan persetujuan prnganggaran. Soal teknis batas waktu perkiraan selesainya pengadaan, tidak.

“Tapi biasanya kami tanyakan. Sempat ada wacana pro kontra. “Nyadak” tidak,” kata anggota Fraksi PKS yang juga pendikung Mirna Annisa saat Pilkada sebelumnya.

Meski membantah terlibat proyek E Mading, ia mengaku dekat dengan kelurga Mirna. Beberapa kali ia berkunjung ke rumah orang tuanya.

“Tahlilan rutin di rumah bupati. Kadang sekali dua kali hadir. Pernah hadir. Pak Muryono juga pernah hadir dan ketemu. Kenal bupati. Dia punya adik bernama Lutfi. Dia di AKP. Lulusan Akpol,” ujar dia.

Di sidang, hakim anggota Sastra Rasa juga mengorek tentang penghasilan saksi Rudiyanto sebagai anggota dewan. Rudiyanto mengakui selain gaji pokok, juga mendapat tunjangan dan honor.

“Gaji Rp 5 juta perbulan. Tunjangan perumahan, kendaraan, beras, lauk pauk. Total keduanya Rp 36 juta. Itu yang pasti,” kata Rudiyanto membantah dilobi atau melobi soal pembahasan anggaran E Mading.

Terkait honor,  diakuinya besarannya relatif. Di antaranya honor kunjungan kerja.

“Sesuai Perbup. Eselon 2 dan DPRD perhari Rp 1,5 juta untuk kunjungan kerja. Ke partai ada iuran ke fraksi saja. Tidak ke partai,” katanya.

Saksi Muh Toha mengakui menyetujui pembahasan usulan Dinas Pendidikan Kendal yang mengajukan anggaran pengadaan E Mading 2016 berpagu Rp 6 miliar lebih. Ia yang menjabat Kepala Bappeda tahun 2014 sampai 2017 itu mengaku bertugas membuat perencanaan umum di berbagai bidang di Kendal.

“Munculnya E Mading di APBD Perubahan. Itu usulan dinas,” kata dia di hadapan majelis hakim.

Sekda Kendal, Muh Toha.

Menurutnya, usulan anggaran E Mading diketahui Bupati Kendal dr Mirna Annisa.

“Melapor ke bupati tidak. Karena sistem. Tapi otomatis bupati tahu (penganggaran E Mading),” ujar dia.

Menurutnya, proyek E Mading bukan pengadaan yang urgen dan harus dikerjakan saat itu juga.

“Saya pikir biasa saja. Tidak urgen. Tapi menggunakan anggaran perubahan. Karena masih bisa. OPD bisa usulkan yang ada di RKPD,” katanya mengaku tidak hafal usulan-usulan RKPD.

Terkait waktu pengadaan yang diketahui mepet akhir tahun, pihaknya mengaku tak mempersoalkannya. 

“Waktu kan mepet. Ada edaran (bupati) yang proyek (fisik) tidak boleh. Tapi pengadaan E Mading, OPD menyatakan cukup ya silahkan. Bapeeda bisa menyetujui dan tidak setujui. Istilahnya saran,” katanya mengaku tidak menghitung batas waktu penyelesaian dan memperkirakan pengadaan E Mading selesai sebelum akhir tahun.

Atas keterangan itu, hakim anggota Sinintha Y Sibarani menegaskan, Bappeda sejak awal seharusnya bisa tidak menyetujui usulan pengadaan e Mading, mengingat batas waktu mepet.

“Seharusnya Bappeda bisa mengevaluasi perkiraan waktu selesainya. Seperti instalasi 30 sekolah cukup tidak. Jangan terus kemudian melimpahkan persoalan ke OPD. Sebagai anak bangsa harusnya Bappeda harus selektif,” kata Sinintha yang tak dijawab saksi Muh Toha.

Dugaan korupsi proyek e Mading Kendal tahun 2016 menyeret Muryono, mantan Kadisdik selaku PA, Agung Markiyanto, PNS selaku PPKom serta Lukman Hidayat, Direktur CV Karya Bangun Sejati.(far)