Ada Syarat Rapid Tes, Minat Jadi Petugas TPS Turun

oleh -24 views
SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyebut minat masyarakat untuk mendaftar sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada 2020 di 21 kabupaten/kota menurun karena pandemi Covid-19.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jateng Taufiqurrahman mengatakan, kendala yang ditemui petugas yakni warga tidak jadi mendaftar sebagai KPPS lantaran takut menjalani rapid test.

“Awalnya banyak yang daftar ambil formulir, tapi lama kelamaan partisipasi warga menurun karena banyaknya yang tidak mengembalikan formulir karena takut di-rapid test,” ungkapnya, Sabtu (17/10).

Atas kondisi itu, KPU memperpanjang tahapan masa pendaftaran anggota KPPS. Perpanjangan masa pendaftaran, dilakukan mulai 14-18 Oktober 2020.

“Sebenarnya masa pendaftaran anggota KPPS sudah ditutup sejak 11 Oktober 2020 kemarin, dan ternyata belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. Oleh karena karena tidak memenuhi ketentuan jumlah KPPS yang dibutuhkan, maka PPS melalui PPK menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota setempat,” sebutnya.

Taufiq menjelaskan, sebenarnya kebutuhan anggota KPPS setiap TPS adalah tujuh orang. Namun, saat dilakukan penutupan masa pendaftaran ternyata banyak TPS kekurangan anggota KPPS.

Menurutnya, jumlah kekurangan anggota KPPS di masing-masing TPS di 21 kabupaten/kota di Jateng itu cukup banyak dan harus dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran anggota KPPS.

“Bila di suatu TPS di sebuah desa/kelurahan tidak memenuhi jumlah minimal tujuh orang, maka dilakukan perpanjangan,” bebernya.

Taufiq lebih lanjut menjelaskan, apabila sejak masa perpanjangan pendaftaran dibuka dan belum juga memenuhi kebutuhan maka akan diserahkan kepada KPU masing-masing kabupaten/kota.

KPU setempat, nantinya akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk merekrut anggota KPPS.

“KPU kabupaten/kota bisa minta perguruan tinggi atau lembaga pendidikan profesi, untuk merekrut sejumlah calon anggota KPPS yang dibutuhkan. Nama-nama yang nantinya diusulkan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan profesi, akan disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk diverifikasi,” tandasnya. (ema)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *