Dirut dan Wadir RSUD Kraton Pekalongan Didakwa Potong Insentif Remunerasi

oleh

Semarang – Sidang perdana dugaan perkara korupsi pemotongan insentif pegawai struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryada, mantan Direktur serta Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) mulai digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (30/7/2019).

Dugaan korupsi terjadi antara Januari 2014 sampai Nopember 2016 saat keduanya menjabat.

M Teguh Imanto menjabat direktur periode Oktober 2011 – Mei 2018, sedangkan Agus Bambang Suryadana, periode Januari 2012 – September 2018. Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Tahun 2012 – 2016, M Teguh didakwa bertindak sendiri atau bersama – sama dengan Agus Bambang Suryadana memotong insentif pegawai RSUD Kraton.

“Melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” sebut Sri Heryono, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng membacakan surat dakwaannya.

Kasus bermula ketika M Teguh Imanto selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikan tambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada para pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV. Pada sistem remunerasi nilainya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasari dari kebutuhan dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton setiap bulan.

Penetapan sistem remunerasi bagi pegawai itu telah dilakukan perubahan 6 kali. Pertama, tanggal 17 Juli 2014 dan terakhir tanggal 7 Juni 2016. Dalam SK Direktur itu ditetapkan besaran Insentif Managerial kepada pejabat struktural.

Atas penetapan itu, Agus Bambang Suryadana selaku Wadir AUK didakwa mendapat perintah dari M Teguh Imanto membayarkan terlebih dahulu remunerasi termasuk di dalamnya tambahan Insentif Managerial kepada pejabat struktural.

“Padahal diketahui olehnya bahwa aturan hukum tentang pembayarannya berupa Keputusan Direktur tentang Penetapan Sistem Remunerasi bagi Pegawai di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum ada dan dibuat setelah pembayaran dilakukan/ dibuat secara bersamaan dan dibuat tanggal mundur tersebut,” sebut jaksa Sri Heryono didampingi jaksa Irfan H dan Bambang Widianto.

Atas pembayaran tunjangan insentif managerial kepada pejabat struktural itu, sesuai perintah M Teguh Imanto tidak diterimakan, tetapi dipotong dan ditampung di Bagian Keuangan yang dipergunakan sebagai Dana Peningkatan Pelayanan (PP) di RSUD Kraton.

Pemotongan dari insentif dari Januari 2014 – Nopember 2016 ditampung di rekening penampungan atas nama Sartana dan Riski Tesa Malela di Bank Mandiri nomor rekening 1390016008181.

Hasil potongan tunjangan Insentif Managerial selama Januari 2014 – Nopember 2016 yang ditampung terkumpul dana Rp 5.482.200.000. Dana dipergunakan sebagai Dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton.

Penggunaannya itu sesuai perintah lisan/ tertulis dari M Teguh Imanto. Sesuai bukti dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan dana peningkatan pelayanan dipergunakan di antaranya.

Untuk belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan– kegiatan yang bersifat emergency sebesar Rp 1.254.880.245. Pemberian dana kepada oknum pejabat daerah dan oknum ASN) sebesar Rp 3.612.325.500.

Pemberian dana kepada oknum Pegawai Instansi Vertikal sebesar Rp 120.000.000. Biaya pendampingan hukum / pengacara sebesar Rp 425.000.000.

Biaya pengobatan oknum pejabat daerah, kerabat pejabat daerah sebesar Rp 56.105.050. Pengembalian temuan pemeriksaan sebesar Rp 38.889.205.

Selain potongan insentif managerial, Teguh Imanto juga memerintahkan ke Agus Bambang memotong tunjangan kinerja para pejabat struktural. Dana itu untuk kepentingan biaya pengacara dari alm. Sumargono (saat itu pejabat di RSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkes dan KB Tahun 2012.
Pemotongan dilakukan pada periode November 2014 – September 2015.

Sebelumnya Teguh Imanto meminjam uang ke Bank Mandiri Kota Pekalongan sebesar Rp 200 juta yang dipergunakan untuk biaya pengacara Rp 75 juta dan Rp 125 dikelola Paula Ekayani.

Untuk menutup pinjaman tersebut, M Teguh Imanto memerintahkan untuk dilakukan pemotongan tunjangan kinerja pejabat struktural, termasuk jatahnya

Pejabat Eselon II (Direktur) Rp 2,5 juta, Eselon III a (Wadir Pelayanan dan Wadir Auk) Rp 1 jut, Eselon IIIb (Kabag dan Kabid) Rp 750 ribu dan Eselon IV (Kasubag dan Kasi) Rp 500 ribu.

Sehingga setiap bulan terkumpul potongan tunjangan kinerja pejabat struktural sebesar Rp 14.500.000. Atas uang potongan tersebut ditransfer ke rekening atas nama Paula Eka Yani untuk mengangsur ke Bank Mandiri Cabang Hayam Wuruk Pekalongan.

Pada 3 bulan terakhir (Juli, Agustus dan September), pemotongan berjalan namun kemudian dihentikan karena para pejabat struktural keberatan. Pada September 2015 potongan dihentikan dan pinjaman di Bank Mandiri ditutup menggunakan dana yang disimpan Paula Ekayani pada 3 Nopember 2015 sebesar Rp 120 juta.

Sisa potongan tunjangan kinerja dan sisa pinjaman yang masih disimpan di rekening Paula Eka Yani sebesar Rp 45 juta digunakan untuk kegiatan operasional pemeriksaan dan diberikan kepada istri Sumargono.

Menurut jaksa, perbuatan M Teguh Imanto selaku Pemimpin BLUD yang menetapkan remunerasi dan pemotongan remunerasi atau insentif managerial para pejabat struktural Tahun Anggaran 2014 – 2016.

Atas bantuan Agus Bambang Suryadana selaku Pejabat Keuangan pada BLUD yang mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan di RSUD Kraton telah mengakibatkan kerugian negara Rp 4.227.319.755.

“Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI nomor : 21/LHP/XXI/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut,” sebut jaksa.

M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana dijerat primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasl 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.

Atas kedua, dijerat Pasal 12 huruf f Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(far)