Tersangka Korupsi Mading Elektronik Kendal Ajukan Praperadilan Vs Kejati Jateng

oleh -338 views
Foto ilustrasi

Semarang – Satu tersangka dugaan korupsi majalah dinding (mading) elektronik Kabupaten Kendal tahun 2016, Lukman Hidayat SE diketahui mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Praperadilan Direktur CV. Karya Bangun Sejati, warga Komplek Bumi Cibiru Raya Blok D No. 54, RT. 003 RW. 015, Desa Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Jawa Barat itu diajukan lewat kuasa hukumnya. Wienarno Djati, Budiman Mubar, Sahrul, Iyus Somantri, Risky Risgantara dan Lukman Firmansyah. Praperadilan diajukan melawan Jaksa Agung cq Kepala Kejati Jateng.

“Praperadilan masuk Rabu, 6 Februari 2019 dalam klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam nomor perkara 3/Pid.Pra/2019/PN Smg,” kata Noerma Soejatininsgih, Panitera Muda Pidana pada PN Semarang, Senin (18/2/2019).

Lukman Hidayat selaku penyedia barang berdasarkan surat perjanjian Nomor : 027/22921/Disdik/2016, tanggal 7 Desember 2016 pada pengadaan perangkat sistem informasi digital mading elektronik APBD Perubahan Kabupaten Kendal Tahun 2016 untuk SMP.

Lukman Hidayat ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018. Menurutnya, tindakan Kejati Jateng menetapkannya tersangka tanpa adanya penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Serta mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menghasilkan rumusan hukum.

Di antaranya dalam Huruf A angka 6, yaitu : “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.

Dinilai Tidak Sah

Berdasarkan alasan-alasan itu, penetapannya sebagai tersangka dinilai tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak sah.

Dalam tuntutannya, kuasa hukum Lukman menuntut pengadilan, mengabulkan permohonan praperadilan seluruhnya.

“Menyatakan Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon, adalah tidak sah. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Majalah Dinding Elektronik SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016,” sebutnya.

Lukman diketahui pernah diminta keterangannya tingkat penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-03/O.3/Fd.1/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, sebagaimana tertuang dalam isi Surat Nomor : B-78/O.3.5/Fd.1/04/2018, perihal permintaan keterangan tanggal 3 April 2018, pada Selasa 10 April 2018.

Pada Kamis 5 Juli 2018 ia dipanggil sebagai saksi di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Jateng Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana tertuang dalam surat panggilan saksi Nomor : SP-35/0.3.5/Fd.1/06/2018, tanggal 29 Juni 2018.

Pada Selasa, 25 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Jateng Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-1149/O.3/Fd.1/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : Print-1151/O.3/Fd.1/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Tersangka Agung Markiyanto S.STP.,MM, berdasarkan Surat Nomor : B-4151/O.2.5/Fd.1/09/2018, Perihal : Bantuan Penyampaian Surat Pemanggilan Saksi, tanggal 21 September 2018, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan surat panggilan tersangka Nomor : SP-118/O.3.5/Fd.1/09/2018, tanggal 19 September 2018.

Pada Senin, 12 November 2018 ia kembali diperiksa sebagai saksi dalam tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-02/O.3/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : Print-1583/O.3/Fd.1/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Tersangka Drs. Muryono, SH.MPd, berdasarkan Surat Nomor : B-5109/O.2.5/Fd.1/11/2018, Perihal : Bantuan Penyampaian Surat Pemanggilan Saksi, tanggal 15 Nopember 2018, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan surat panggilan saksi Nomor : SP-217/O.3.5/Fd.1/11/2018, tanggal 07 November 2018.

Karena penyampaian Surat Nomor : B-5109/O.2.5/Fd.1/11/2018, Perihal : Bantuan Penyampaian Surat Pemanggilan Saksi dari Kejati Jabar adalah 15 Nopember 2018, sedangkan Lukman diminta kedatangan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi Senin, 12 November 2018. Pemeriksaannya sebagai saksi dalam tingkat penyidikan dilakukan pada waktu lain.

Dalam kasus itu, dua tersangka lain, mantan Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal tahun 2016 Muryono dan Agung Markiyanto S.Stp telah ditahan.

(far)