​R Dody Kristyanto Terdakwa Korupsi Kasda Semarang Dituntut 4 Tahun Penjara

oleh -665 views

Semarang – Jaksa menuntut pengadilan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara terhadap R Dody Kristiyanto bin Wahyu Widodo (49), terdakwa perkara korupsi dana kas daerah (kasda) Pemkot Semarang pada BTPN Semarang. Selain pidana badan,tuntutan pidana denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan juga diajukan.

Zahri Aeniwati dan Steven Lazarus, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang yang mengajukan tuntutan menyatakan, sesuai fakta sidang terdakwa bersalah korupsi bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan subsidair.

“Melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 /2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata jaksa pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (19/6/2019).

Dody sejak 12 Nopember 2004 ditunjuk selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) dan pada 30 Desember 2008, diangkat selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kasda. 

Korupsi dilakukan Dody bersama Diyah Ayu Kusumaningrum (DAK), selaku Personal Bangking Manager (PBM) BTPN Semarang. Kasus terjadi sejak 16 Januari 2008 sampai 22 Januari  2014 terkait penempatan uang kasda Pemkot Semarang di rekening BTPN Semarang.

Bahwa sejak Januari 2014 sampai 2014, selaku pengelola dana kasda, Dody menyetorkan total sekitar Rp 36 miliar atau sebanyak 306 kali ke BTPN lewat DAK. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar Rp 12 miliar yang disetorkan DAK.

“Ada selisih sekitar Rp 25 miliar yang tidak disetorkan DAK ke BTPN,” kata jaksa.

Selaku Kepala UPTD Kasda, Dody menyerahkan uang dan hanya menerima slip setoran tanpa validasi bank sebagai bukti sah.

“Hal itu tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan,” jelas pada sidang dipimpin hakim Antonius Widijantono.

Dody dinilai bersalah tidak berkoordinasi dan mengecek ke BTPN, memastikan apakah dana lasda yang disetor lewat DAK masuk rekening giro milik Pemkot Semarang atau tidak.

“Terdakwa hanya menerima slip setoran dan mendasarkan rekening koran yang diberikan DAK setiap bulannya,” jelas jaksa.

Berdasarkan audit BPK Jateng tahun 2015, perbuatan Dody bersama DAK sejak 2008 sampai 2014 mengakibatkan hilangnya uang kasda. Dari kerugian negara sekitar Rp 26 miliar terdapat pengembalian Rp 4,9 miliar sehingga menyisakan Rp 21,7 miliar. Sebagaimana diketahui, kerugian Rp 21,7 miliar itu telah dibebankan ke DAK yang telah dipidana sebelumnya.

Jaksa menilai tidak menemukan alasan pembenar, pemaaf yang menghapuskan pidana atas terdakwa. Tuntutan dipertimbangkan hal memberatkan, perbuatannya tidak mendukung pemberantasan korupsi dan merugikan negara.

“Hal meringankan. Tedakwa bersikap sopan. Memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum,” kata jaksa.

Di luar sidang, terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Khairul Anwar dan Paulus Sirait menilai, tuntutan jaksa terlalu tinggi.

“Kami menilai tuntutan jaksa terlalu tinggi. Karena uang pengganti korupsi sudah  dipertimbangkan di perkara DAL,” kata Khairul menyesalkan dan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya.

Dugaan korupsi dilakukan Dody bersama DAK. Dody ditunjuk Walikota Semarang tanggal 12 Nopember 2004 selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Kasda pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang. Pada 30 Desember 2008, ia diangkat selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kasda.

Dalam kapastitasnya itu, R Dody menempatkan dana kasda Pemkot Semarang bersumber pada pendapatan daerah. Sementara DAK yang diangkat sesuai SK Direksi Bank BTPN tanggal 22 Oktober 2007.

Bermula November 2007 DAK mengajukan Surat Penawaran tanpa nomor tanggal yang ditandatangani Manager Marketing Bank BTPN Cabang Semarang Priyono Pujo Widodo kepada Pemkot Semarang melalui  Sukawi Sutarip, yang saat itu menjabat Walikota Semarang. DAK menawarkan kerjasama penempatan dana dan jasa perbankan. 

“DAK menyampaikan apabila BTPN Cabang Semarang akan memberikan bunga resmi deposito berjangka sebesar 8 % pertahun. Kemudian insentif tambahan dari BTPN untuk nasabah sebesar 2 % pertahun,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Sukawi Sutarip lalu memerintahkan Drs Suseno MM, Kepala DPKAD Kota Semarang periode 2007 sampai 2011 bersama R. Dody Kristyanto selaku  YMT Kepala Kasda mengkaji Bank BTPN. Hasil pengkajian disimpulkan Bank BTPN, bank umum sehat dan jasa (Bunga Giro dan Deposito) yang ditawarkan kompetitif. 

Atas hal itu, diterbitkanlah Memorandum/Memo Internal ditandatangani Suseno pada 4 Desember 2007 dan diajukan kepada Sukawi Sutarip selaku walikota. Setelah  memo disetujui, lalu dituangkan dalam SK Walikota Nomor 580/926 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Perihal Penunjukan BPTN Cabang Semarang sebagai bank penyimpan uang Kasda Kota Semarang.

“Menindaklanjuti perintah Sukawi itu, R Dody membuka rekening giro pada Bank BTPN Cabang Semarang yang ditandatangani Suseno dengan Nomor Rekening  0180000100001808 atas nama Pemkot Semarang. Pada 1 Mei 2008 Bank BTPN Cabang Semarang mengalami pergantian sistem yang menyebabkan rekening giro atas nama Pemkot Semarang berubah menjadi Nomor 03863000028 atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang,” jelas jaksa.

Terhitung sejak 16 Januari  2008 sampai 22  Januari 2014, R Dody Kristyanto telah menyerahkan uang tunai Rp  37.481.299.200 kepada DAK yaitu sebanyak 306 kali  setoran. Sedangkan yang diterima BTPN Cabang Semarang Rp 12.213.950.700.

“Sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 25.267.348.500 yang tidak disetorkan saksi Diyah Ayu Kusumaningrum ke Bank BTPN Cabang Semarang,” kata jaksa.

Atas penyerahan uang tunai milik Pemkot Semarang, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil penerimaan dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi R Dody dinilai menyalahi ketentuan.

R Dody tidak memperhatikan, bahwa UPTD kasda selalu menerima slip setoran dari DAK tanpa disertai validasi sistem komputer Bank BTPN Cabang Semarang sebagai bukti sah. Validasi, bukti setoran nasabah telah masuk ke sistem komputer Bank BTPN Cabang Semarang. 

“Hal itu dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 580/ 3235/SJ Perihal Pengelolaan Rekening Kasda 23 Agustus 2011 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/762/KUD tanggal 26 Oktober 2010,” lanjut jaksa.

R Dody juga tidak pernah berkoordinasi, komunikasi maupun mengecek ke Bank BTPN untuk memastikan apakah uang yang disetor pihaknya lewat DAK telah masuk ke dalam rekening giro atas nama Walikota Semarang c.q Pemkot Semarang atau tidak. Dody hanya mendasarkan pada  rekening koran yang diserahkan DAK setiap akhir bulan.

“R Dody tidak pernah memeriksa mengecek atau menanyakan status kepegawaian DAK kepada BTPN. Pasalnya sejak 1 Juli 2010 DAK sudah mutasi ke BTPN Cabang Kelapa Gading Area, sesuai SK Nomor 7510/MT/VII/2010 yang ditandatangani oleh HC. Operations Head Bank BTPN. Pada 24 Januari 2011, DAK telah mengundurkan diri dari Bank BTPN, sesuai SK Nomor 00023/SK/PD/II/2011 tanggal 2 Februari 2011,” imbuh jaksa.

DAK sendiri tidak pernah membawa surat tugas dari Bank BTPN Cabang Semarang dalam rangka pelayanan dengan cara jemput bola (Pick Up Service). Saat pengambilan setoran tunai dalam jumlah besar, DAK selalu datang sendiri dan tidak pernah dikawal security.

“Dia juga tidak pernah memberikan slip setoran yang sudah tervalidasi melalui sistem komputerisasi Bank BTPN Cabang Semarang. Namun hal ini tidak diterapkan oleh terdakwa (R Dody-red) terhadap bank-bank lain yang ditunjuk sebagai bank penyimpan uang Kasda Kota Semarang,” katanya. 

Bahwa akibat perbuatannya, sebanyak Rp 25.267.348.500 uang kasda tak lenyap tak masuk ke BTPN. Bahwa sejak 4 Februari 2014 sampai 6 Mei 2014  yang tidak disetorkan Rp 1.450.000.000 sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara Rp 26.717.348.500.

Atas penggunaan uang tersebut terdapat pengembalian ke dalam rekening giro kas daerah dan deposito Pemkot Semarang Rp 4.983.418.164, sehingga kerugian negara yang belum dikembalikan Rp 21.733.930.336.

“Hal itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Penyimpangan Setoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111a/LHP/XVIII.SMG/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015,” kata jaksa.(far)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *